Romypradhanaarya's Blog

Just another WordPress.com weblog

BAB III RPJMD JATIM 2009-2014

leave a comment »

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

III.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena itu pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu jalan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta meningkatkan keadilan sosial.

Berbagai upaya pembangunan pendidikan, termasuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dicanangkan pada 1994 dilaksanakan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Jawa Timur. Namun sampai saat ini masalah rendahnya tingkat pendidikan penduduk, dan juga rendahnya kualitas pelayanan pendidikan masih merupakan isu strategis pembangunan di bidang pendidikan. Kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global, dan belum mencukupi sebagai landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy).

Kualitas pendidikan yang relatif masih rendah, dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik, terutama disebabkan belum memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan tenaga pendidik; Masih rendahnya kesejahteraan pendidik; Fasilitas belajar mengajar belum tersedia secara mencukupi; dan biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai. Isu strategis lainnya dalam pembangunan bidang pendidikan adalah masih lebarnya kesenjangan partisipasi pendidikan; Belum meratanya fasilitas pendidikan menengah; masih rendahnya kualitas pendidikan; Keterbatasan pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah; Dan, belum efektif dan efisiennya manajemen pendidikan.

III.2 Kesehatan

angka

Perkembangan indikator kesehatan di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan terus membaik, antara lain Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH), serta persalinan oleh tenaga kesehatan. Perkembangan sarana kesehatan di Jawa Timur juga mengalami peningkatan. Namun di sisi lain, pembangunan kesehatan di Jawa Timur saat ini menghadapi masalah masih tingginya angka kesakitan, yaitu merebaknya beberapa jenis penyakit, misalnya polio, kasus gizi buruk, wabah demam berdarah, flu burung, diare/muntaber, dan HIV/AIDS. Juga banyaknya peralatan kesehatan yang sudah rusak, dan ketinggalan zaman, serta gedung dan sarana penunjang di rumah sakit dan puskesmas yang kurang memadai.

Derajat kesehatan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu keturunan, pelayanan kesehatan, perilaku dan lingkungan. Faktor perilaku dan lingkungan mempunyai andil paling besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karenanya, untuk meningkatkan derajat kesehatan, maka setiap orang memiliki dua kewajiban, yaitu berperilaku sehat, dan aktif memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Berperilaku sehat merupakan sebuah keniscayaan, sebab mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Gangguan kesehatan, seperti penyakit jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya, akan menghabiskan biaya tak sedikit untuk pengobatannya, serta menurunkan produktivitas kerja.

Untuk itu, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sangat penting demi peningkatan produktivitas sumber daya manusia, sebab hanya sumber daya manusia yang sehat, yang dapat beraktivitas dan mengembangkan diri. Pembangunan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas.

Isu-isu strategis lima tahun ke depan dalam pembangunan di bidang kesehatan, antara lain, tingginya angka kematian ibu dan anak, serta gizi buruk; Rendahnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup sehat akibat terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber air minum yang bersih dan keperluan sanitasi dasar secara konsisten; Tingginya penyebaran penyakit tropis dan penyakit serius lainnya, serta penyebaran HIV/AIDS, dan psikotropika (narkotika); Terbatasnya jumlah tenaga keperawatan dan kesehatan, serta sarana prasarana kesehatan masyarakat; Optimalisasi pemberian dan pelayanan, serta pengawasan jaminan kesehatan pada masyarakat; Dan, rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap makanan dan obat-obatan.

III.3 Tenaga Kerja

rendah

Kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan secara umum masih ditandai relatif rendahnya kualitas tenaga kerja, baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilannya. Akibatnya, tingkat produktivitas tenaga kerja menjadi rendah, sehingga posisi tawar (bargaining position) menjadi rendah; tingkat upah yang rendah; sering terjadinya perselisihan hubungan industrial, dan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta rendahnya jaminan kesejahteraan purna-kerja.

Pada sisi lain, perkembangan tuntutan pasar kerja dan persaingan industri di pasar global, di mana penggunaan teknologi dan informasi sebagai unggulan di samping faktor ekonomis, menuntut kebutuhan tenaga kerja profesional yang memenuhi standar kualifikasi tenaga kerja berbasis knowledge, skill dan attitude (KSA), serta keterampilan sosial (social skill). Pasar kerja di masa datang juga menuntut adanya jaminan kondisi iklim ketenagakerjaan yang kondusif, harmonis dan dialogis, yang melahirkan suasana hubungan industrial yang ramah, dan adanya kepastian hukum dalam usaha dan investasi.

Isu-isu strategis di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan kependudukan, setidaknya, meliputi, masalah terbatasnya kesempatan kerja, sehingga jumlah penganggur kaum muda/terdidik terus meningkat; Rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia pencari kerja; Belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, serta hubungan industrial; Krisis keuangan global yang berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI); Belum optimalnya peran dan fungsi strategis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam perencanaan pembangunan; serta masih rendahnya kesadaran penduduk dalam upaya pemerataan penduduk (mobilitas).

III.4 Lingkungan Hidup

Pemanasan global dan perubahan iklim tengah terjadi, dan diperkirakan akan terus terjadi pada masa mendatang. Banyaknya kejadian bencana seperti banjir, longsor, erosi, badai tropis, dan kekeringan merupakan dampak nyata perubahan iklim dan pemanasan global. Agenda adaptasi terhadap dampak perubahan iklim diperlukan untuk menciptakan sistem pembangunan yang berdaya tahan (reliance) terhadap goncangan variabilitas iklim saat ini (anomali iklim), dan antisipasi dampak perubahan iklim di masa depan. Fokus adaptasi ini perlu ditujukan pada area-area yang rentan terhadap perubahan iklim seperti sumber daya air, pertanian, perikanan, pesisir dan laut, infrastruktur dan permukiman, kesehatan, dan kehutanan.

pembangunan

Arah kebijakan pembangunan yang berdaya tahan terhadap risiko perubahan iklim pada masing-masing fokus area perlu mempertimbangkan agenda perubahan iklim terkait tujuan pembangunan nasional dan daerah serta diselaraskan tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals/MDG’s). Beberapa isu mendasar yang layak menjadi perhatian pada setiap fokus area adalah yang berkaitan usaha penanggulangan kemiskinan; Pembangunan ekonomi dan sosial; Investasi; Dan, perencanaan tata ruang. Pada tahun-tahun terakhir ini berbagai implikasi dari perubahan iklim telah membuat derita para miskin menjadi berlipat ganda. Para nelayan tidak bisa melaut karena gelombang besar, lahan pertanian pun terancam banjir kala musim penghujan, dan terancam kekeringan saat kemarau.

Untuk dapat menunjang pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang tengah dan diperkirakan akan terus terjadi ini, upaya penegakan hukum yang konsisten dan tegas, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), persiapan, dan rekayasa sosial, serta sosialisasi dan pendidikan yang intensif, menjadi prasyarat penting yang harus dipenuhi melalui kebijakan yang lebih komprehensif.

III.5 Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur sampai saat ini masih mengacu pada teori kutub-kutub pertumbuhan, dan mengikuti konsep central place theory. Ada beberapa fenomena menarik mengenai perkembangan yang ada, yaitu:

  1. Perkembangan wilayah cenderung menyebabkan meningkatnya kesenjangan antar-wilayah, ditandai oleh tingkat primacy Kota Metropolitan Surabaya yang makin tinggi dibandingkan kota lainnya. Gejala urban primacy di Surabaya Metroplitan Area (SMA) ini antara lain ditunjukkan oleh pola interaksi yang cenderung konvergen mengarah ke Kota Surabaya dari wilayah sekitarnya. Semakin kuatnya dominasi kota Surabaya terhadap daerah sekitarnya mengakibatkan terjadinya gejala konurbasi (continuously built up area) dari kota Surabaya ke arah wilayah hinterland-nya. Bila gejala primacy dan konurbasi ini dibiarkan, maka dikhawatirkan kota-kota inti metropolitan akan mengalami kemunduran yang mengarah pada diseconomis of scale. Kondisi ini akan mengakibatkan peran dan fungsi strategis kawasan dalam lingkup regional akan terganggu, yang pada gilirannya akan menghancurkan struktur perekonomian kawasan secara keseluruhan.
  2. 3. Pembentukan

    Perkembangan beberapa wilayah selatan Jawa Timur masih jauh tertinggal dibandingkan perkembangan wilayah utara Jawa Timur.

  1. Pembentukan perwilayahan yang lebih dipengaruhi wilayah administratif tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Mekanisme pengembangan wilayah melalui batas administratif terlihat lebih lemah dibandingkan mekanisme pasar.

Selain beberapa temuan pada pengembangan wilayah tersebut ada beberapa fenomena eksternal maupun internal yang muncul di Provinsi Jawa Timur antara lain:

  1. Fenomena globalisasi, di mana sistem mekanisme pasar akan jauh lebih kuat dibandingkan mekanisme lainnya (birokrasi). Globalisasi ini pun akan menyebabkan terjadinya fenomena borderless region.
  2. Fenomena otonomi daerah, di mana adanya fungsi-fungsi pengelolaan di pusat yang didesentralisasi pada kewenangan daerah. Otonomi daerah ini pun menyebabkan berkurangnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan wilayah. Kewenangan provinsi lebih pada pengelolaan sumber daya yang lintas regional dan regional itu sendiri.
  3. Adanya perubahan konsep dalam pengembangan wilayah di beberapa negara maju (terutama Uni Eropa). Perubahan konsep ini mengarah pada konsep yang tidak lagi menekankan pada hierarki antar-wilayah tapi pada interaksi antar-wilayah.
  4. Adanya perubahan pada pemaknaan aglomerasi. Konsep aglomerasi menjadi penting mengingat proses tumbuhnya perkotaan di Provinsi Jawa Timur sangat dipengaruhi aglomerasi berbagai aktivitas ekonomi. Perkembangan konsep aglomerasi ini berubah dalam penentuan investasi dari faktor keuntungan penghematan ekonomi akibat aglomerasi menjadi analisis biaya transaksi.
  5. Ketersediaan infrastruktur dalam pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu daerah yang memiliki ketersediaan infrastruktur yang cukup (relatif berada di wilayah utara), dan yang kurang cukup (relatif berada di wilayah selatan).

Dalam konteks lebih umum, menurut data Bappenas, mulai tahun 2008 terindikasi pergeseran penduduk perkotaan melebihi pedesaan. Fenomena ini akan berpengaruh cukup signifikan dalam perencanaan pembangunan ke depan, terutama orientasi perencanaan wilayah yang perlu bertransformasi mengarah ke perkotaan, atau pengembangan kawasan pedesaan yang aktivitas dan prasarana wilayahnya ditransformasikan mengarah ke sistem perkotaan (agropolitan), sehingga penduduknya tak perlu berurbanisasi ke perkotaan.

Gambar III.1

Gambar III.1         Pergeseran Penduduk

Perkotaan dan Pedesaan

Dari berbagai uraian teoretis fenomena yang muncul di Jawa Timur dan beberapa kasus di negara maju, maka ada dua konsep yang dapat diterapkan, yaitu:

  1. Konsep Polycentris Urban Region (PUR), yang dapat diterapkan pada daerah dengan tingkat perkotaan yang tinggi. Perkembangan suatu wilayah perkotaan yang cepat akan lebih baik dikembangkan dalam pola polisentris dibandingkan monosentris. Konsep ini pun sangat cocok untuk daerah yang relatif maju dan memiliki kedekatan jarak yang relatif dekat (maksimal satu setengah jam perjalanan). Ada tiga kasus yang cocok untuk dikembangan melalui konsep ini, yaitu wilayah Kota Surabaya–Gresik Kota–Kabupaten Sidoarjo–Kabupaten Bangkalan; Wilayah Kota Malang–Batu–Kabupaten Malang; Wilayah Kabupaten Tuban–Kabupaten Lamongan–Gresik Utara; dan Wilayah Bromo–Tengger–Semeru.
  2. Konsep Network System (Urban Network). Konsep ini lebih melihat pada banyak dan beragamnya pusat-pusat produksi di Jawa Timur. Pusat-pusat produksi ini pun terlihat memiliki jarak relatif berjauhan dibandingkan sifat wilayah pada konsep pertama. Konsep ini pun cocok untuk wilayah tersebut mengingat adanya karakteristika khusus masing-masing node (titik), dan memiliki sistem interaksi yang tidak berpola. Konsep network system ini lebih cocok diimplementasikan pada hampir seluruh wilayah di Provinsi Jawa Timur, kecuali beberapa daerah yang diidentifikasi sebagai PUR.
Bab IV

Written by romypradhanaarya

Juni 9, 2010 pada 3:25 am

Ditulis dalam Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: